Lagi memanas nih di Samarinda! DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) lagi jadi sorotan gara-gara wacana Hak Angket yang bikin suasana fraksi-fraksi di sana jadi terbelah dua kubu. Semua ini gara-gara desakan massa aksi pada 21 April kemarin yang minta para wakil rakyat ini nggak cuma janji doang.
Setelah demo gede-gedean kemarin, sekarang bola panasnya ada di tangan anggota dewan. Meskipun sudah tanda tangan pakta integritas, ternyata eksekusinya nggak segampang itu, bro.
Peta kekuatan di internal DPRD Kaltim saat ini lagi terbelah antara tim “gaspol” dari PDIP yang menganggap tuntutan rakyat sebagai perintah yang nggak bisa ditawar, melawan tim “slow down” dari PKB yang memilih bersikap hati-hati dan butuh kajian mendalam agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari. Di tengah perbedaan tersebut, pihak pimpinan dewan mengklaim bahwa secara prinsip tujuh fraksi sudah sepakat namun tetap harus menunggu mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim), sementara fraksi PAN-NasDem menilai hak angket sebagai instrumen demokrasi biasa yang nggak perlu dikhawatirkan; yang jelas, semua pihak kini berpacu dengan waktu karena Aliansi Rakyat Kaltim sudah memberikan deadline satu bulan sebelum aksi demo lanjutan kembali pecah.
Jujur, ini momen pembuktian buat DPRD Kaltim. Rakyat lagi nungguin apakah tanda tangan di atas materai kemarin itu beneran punya taji atau cuma “obat penenang” biar massa bubar doang. Perbedaan pendapat di internal itu wajar banget dalam politik, tapi kalau kelamaan “dikaji” sementara rakyat butuh kepastian, ya wajar aja kalau tensi di luar gedung bakal naik lagi.
