Situasi politik nasional kembali memanas menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, secara terbuka mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Jika opsi tersebut tidak diambil, Andreas menilai Gibran harus bersiap menghadapi proses pemakzulan (impeachment) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pernyataan tegas ini disampaikan Andreas saat merespons perkembangan situasi politik terkini pada Senin (9/11/2026). Menurutnya, opsi pengunduran diri sebenarnya telah disuarakan oleh banyak pihak, termasuk para pengamat dan anggota legislatif, sejak polemik ini pertama kali mencuat ke publik.
“Iya itulah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat, sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas saat dihubungi.
Namun, seruan tersebut dinilai tidak pernah dihiraukan oleh pihak terkait. Andreas menyebutkan bahwa Gibran beserta para pendukungnya justru bersikap ngotot mempertahankan argumen terkait keabsahan dokumen pendidikannya. Ia mengingatkan kembali bagaimana Gibran sempat mengklaim ke publik bahwa dirinya mustahil bisa berkuliah tanpa memiliki ijazah SLTA. Bahkan, lanjut Andreas, sebagian pendukung justru melontarkan pernyataan kontroversial dengan memilih jalur pemakzulan ketimbang harus mundur secara sukarela.
Lebih lanjut, politisi senior PDIP ini menegaskan bahwa DPR RI memikul tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia memperingatkan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam dan bakal menuntut kedaulatan mereka jika wakil rakyat di parlemen bergeming atau mangkir dari kewenangan konstitusional pemakzulan.
“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut,” tutur Andreas.
Sikap Resmi DPR dan Menunggu Salinan Putusan MA
Menanggapi desakan dan dinamika yang berkembang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa lembaga legislatif akan bersikap dan menindaklanjuti putusan hukum yang ada. Kendati demikian, Dasco mengungkapkan bahwa saat ini proses di internal parlemen masih berada dalam tahap pembahasan informal antarfraksi, mengingat parlemen masih dalam masa reses.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dasco menambahkan, pimpinan dewan telah menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait polemik hukum yang mendera Gibran. Masa reses DPR dijadwalkan akan segera berakhir keesokan harinya, yang menandai dimulainya kembali masa persidangan resmi.
Selain itu, pihak pimpinan DPR mengaku masih menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung (MA) agar langkah penindakan administratif dan politik memiliki landasan formil yang kuat.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelas Dasco. “Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” imbuhnya.
Polemik ini sendiri bermula dari langkah hukum yang ditempuh oleh seorang warga bernama Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Subhan melayangkan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Kasasi yang diajukan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan pada Jumat (30/10). Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang menyatakan bahwa surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah serta batal demi hukum, sekaligus memerintahkan agar dokumen itu ditarik untuk dimusnahkan.
Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: detik.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.
