Proses pendaftaran pengangkatan Notaris melalui pemilihan wilayah formasi yang dibuka pada 6 hingga 19 November 2026 berubah menjadi ajang perebutan yang disebut para calon Notaris sebagai war formasi. Alih-alih berjalan lancar, proses tersebut justru menuai kekecewaan akibat sistem elektronik yang sulit diakses, gangguan login, hingga kejanggalan ketersediaan kuota di sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa.
Keluhan tersebut ramai disuarakan melalui media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @desygozali yang turut mengikuti proses perebutan wilayah formasi. Unggahannya menjadi wadah bagi para calon Notaris untuk menyampaikan pengalaman dan mempertanyakan transparansi mekanisme pemilihan wilayah jabatan.
Sejumlah peserta mengaku mengalami kesulitan ketika hendak masuk ke sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Bahkan, setelah berhasil login, mereka mendapati sejumlah wilayah yang menjadi tujuan utama sudah tidak dapat dipilih karena kuotanya dinyatakan penuh.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan peserta, sistem masih menampilkan satu kuota formasi Notaris yang tersedia. Namun, ketika hendak dipilih, kuota tersebut justru tidak dapat diakses.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai akurasi informasi dan keandalan sistem AHU. Sejumlah peserta juga mempertanyakan bagaimana formasi dapat terisi begitu cepat, sementara sebagian lainnya bahkan kesulitan mengakses sistem sejak awal pendaftaran.
Situasi tersebut memicu kritik di media sosial. Sebagian peserta mempertanyakan transparansi proses pengisian kuota dan bahkan mencurigai adanya kemungkinan ketidakberesan dalam mekanisme pemilihan. Meski demikian, dugaan adanya permainan dalam pengisian formasi belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penempatan Jauh dari Domisili, Beban Finansial Menjadi Persoalan
Persoalan tidak berhenti pada sulitnya memperoleh wilayah jabatan. Ketika formasi di sejumlah daerah favorit telah penuh, calon Notaris harus mempertimbangkan wilayah lain yang masih tersedia.
Sebagai contoh, banyak peserta dari Jabodetabek yang harus keluar jauh dari domisili aslinya dan mereka dihadapi penempatan yang sangat jauh, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, hingga Papua.
Penempatan tersebut bukan persoalan sederhana. Calon Notaris tentunya harus mempersiapkan biaya perpindahan, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan hidup, hingga modal untuk membuka kantor Notaris di wilayah yang ditetapkan.
Beban ini semakin terasa bagi mereka yang telah memiliki keluarga, tempat tinggal, dan berbagai persiapan profesional di daerah barunya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, Notaris pada prinsipnya harus menjalankan tugas jabatan selama tiga tahun berturut-turut di kabupaten/kota tempat kedudukannya sebelum dapat mengajukan perpindahan wilayah sesuai ketentuan. Bahkan, perpindahan dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A mensyaratkan masa kerja empat tahun berturut-turut.
Artinya, pemilihan wilayah jabatan bukan sekadar keputusan administratif. Keputusan tersebut dapat menentukan tempat seseorang menjalankan profesinya selama beberapa tahun.
Pemerataan Notaris memang diperlukan agar masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh akses pelayanan kenotariatan. Namun, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan transparansi, kepastian proses, dan kesiapan calon Notaris dalam menjalankan tugasnya di daerah penempatan.
Menteri Hukum Turun Tangan, Akui Sistem AHU Masih Menggunakan Sistem Lama
Gelombang protes di media sosial akhirnya mendapat perhatian Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Melalui kolom komentar pada unggahan terkait, ia merespons keluhan para calon Notaris yang dikenal dengan sebutan Anggota Luar Biasa (ALB).
Dalam tanggapannya, Supratman menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Direktur Jenderal AHU untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Terima kasih atas atensi teman-teman ALB, segera saya koordinasikan dengan Dirjen AHU untuk menyikapi masalah yang teman-teman hadapi. Terima kasih. Salam,” tulis Supratman.
Ia juga memberikan penjelasan mengenai kendala infrastruktur digital yang digunakan dalam proses pendaftaran.
“Maaf ya karena masih menggunakan sistem yang lama, kami akan segera migrasi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem yang digunakan masih memerlukan pembaruan. Para calon Notaris pun berharap janji migrasi sistem tidak sekadar menjadi respons atas keluhan sesaat, tetapi benar-benar diwujudkan melalui perbaikan layanan.
Formasi Notaris Perlu Dievaluasi Secara Menyeluruh
Penetapan formasi jabatan Notaris diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025. Formasi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan organisasi Notaris serta sejumlah indikator, seperti kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan jumlah Notaris dengan kebutuhan pelayanan hukum masyarakat di setiap daerah.
Namun, persoalan dalam pendaftaran November 2026 menunjukkan bahwa penetapan jumlah formasi saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan sistem pemilihan berjalan secara transparan, akurat, dan dapat diakses seluruh peserta.
Evaluasi setidaknya perlu mencakup keakuratan data kuota, kapasitas sistem elektronik, mekanisme pemilihan wilayah, serta penanganan apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan peserta kehilangan kesempatan memilih formasi.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kuota yang ditampilkan dengan kuota yang dapat dipilih, Ditjen AHU perlu memberikan penjelasan berdasarkan data dan riwayat aktivitas sistem.
Respons Menteri Hukum merupakan langkah awal yang positif. Namun, para calon Notaris membutuhkan lebih dari sekadar janji koordinasi dan migrasi sistem. Mereka membutuhkan kepastian, transparansi, serta penyelesaian yang adil atas persoalan yang terjadi.
Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Karena itu, proses pengangkatannya harus mencerminkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan perlakuan yang adil.
