Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menyerahkan dokumen kerja sama nuklir berjangka 30 tahun antara AS dan Arab Saudi kepada Kongres untuk ditinjau pada Senin, (24/8). Langkah diplomatik besar ini diambil meski Trump belum mencabut persyaratan ketat yang ia ajukan di menit-menit terakhir. Persyaratan tersebut mewajibkan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel jika ingin meloloskan perjanjian kerja sama nuklir tersebut.
Seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa syarat politik terkait penyatuan Arab Saudi ke dalam Abraham Accords tetap berlaku penuh dan tidak mengalami perubahan. Pejabat tersebut menegaskan bahwa perjanjian ini hanya akan terus melangkah maju apabila pihak Kerajaan Arab Saudi bersedia bergabung dalam kesepakatan damai dengan Israel tersebut.
Potensi Energi Hijau dan Skema Pengayaan Uranium
Rancangan kesepakatan ini memberikan peran sentral bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam membangun infrastruktur nuklir di Arab Saudi sekaligus menyingkirkan kompetisi asing. Kedua negara berencana menjalankan studi kelayakan selama dua tahun untuk menilai potensi bisnis pembangunan fasilitas pengayaan uranium oleh perusahaan AS. Jika terbukti layak, proyek ini akan dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak ada pembagian teknologi sensitif kepada pihak Arab Saudi.
Pihak Arab Saudi berargumen bahwa pengembangan industri nuklir sipil sangat penting untuk memanfaatkan cadangan bijih uranium domestik demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini dinilai dapat menghemat konsumsi minyak mentah di dalam negeri, sehingga pasokan minyak yang diekspor bisa lebih banyak untuk mendongkrak pendapatan negara.
Kontroversi Pengayaan Uranium dan Tantangan di Kongres
Meskipun menjanjikan efisiensi energi, rincian kesepakatan tersebut menuai gelombang kritik tajam karena dinilai membuka celah pengayaan uranium di tanah Arab Saudi. Pengamat dari Foundation for Defense of Democracies, Andrea Stricker, menyuarakan penolakan keras dan mendesak Kongres untuk menolak perjanjian itu demi mencegah penyebaran teknologi bahan bakar nuklir sensitif di kawasan Timur Tengah.
Penyerahan dokumen ini diprediksi bakal memicu perdebatan sengit di kalangan legislatif AS selama berbulan-bulan. Meski demikian, Kongres diperkirakan akan kesulitan memblokade perjanjian ini karena membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga suara untuk membatalkan veto presiden. Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington belum memberikan tanggapan resminya.
Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: kompas.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.
