Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar siasat “ngeri” yang dijalankan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), untuk memeras para pejabat di bawahnya. Bukan sekadar meminta setoran, Gatut ternyata menggunakan metode “penguncian” yang membuat para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berkutik dan hidup dalam ketakutan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Gatut memaksa para pejabat yang baru dilantik untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal yang dikosongkan.
Modus ini dinilai sangat mengerikan karena Bupati bisa mengisi tanggal tersebut kapan saja untuk memecat pejabat yang membangkang. “Ini sangat mengerikan. Jika menolak permintaan (uang), di hari itu juga dia bisa diberhentikan seolah-olah mengundurkan diri sendiri,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).
Saking takutnya kehilangan jabatan dan status ASN, para pejabat ini terpaksa merogoh kocek pribadi hingga berutang demi memenuhi syahwat setoran sang Bupati.
Tak hanya ditekan lewat surat sakti, para Kepala OPD juga diteror oleh ajudan Bupati, Dwi Yoga Ambal, yang bertindak layaknya penagih utang. Sang ajudan rutin menagih setoran hingga tiga kali seminggu.
Gatut diduga menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar dari 16 OPD. Hingga saat penangkapan pada Jumat (10/4), uang yang sudah terkumpul mencapai Rp2,7 miliar. Ironisnya, uang haram tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yang sepele namun mewah, seperti Pembelian sepatu bermerek, biaya berobat pribadi, jamuan makan mewah.
Kini, pelarian Gatut Sunu Wibowo berakhir. KPK resmi menetapkan sang Bupati dan ajudannya sebagai tersangka pemerasan. Keduanya langsung dijebloskan ke tahanan Rutan Gedung Merah Putih untuk 20 hari ke depan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas tindakan “predator” birokrasi yang mereka lakukan.
