Dunia politik Filipina mendadak geger setelah kepolisian setempat menangkap mantan Ketua DPR Martin Romualdez pada Senin (7/9). Penangkapan politikus yang juga merupakan sepupu dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ini berkaitan erat dengan dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang tengah mengguncang pemerintahan.
Proses penangkapan terhadap Romualdez terbilang dramatis karena dilakukan saat ia berada di tempat tidur Cardinal Santos Medical Center, sebuah rumah sakit swasta tempat ia merawat kondisi kesehatan terkait tekanan darah tak stabil dan serangan kecemasan. Petugas mendatangi lokasi untuk membacakan surat perintah penangkapan setelah jaksa resmi mengajukan dakwaan plunder atau korupsi skala besar terhadap dirinya.
Romualdez dituduh terlibat dalam penerimaan suap, penyisipan anggaran secara ilegal, hingga pengalokasian proyek bermasalah. Total nilai kerugian negara dari skema ini diperkirakan mencapai 7,4 miliar peso atau sekitar 117,9 juta dolar AS.
Dugaan Proyek Fiktif dan Ketegasan Hukum Pihak Kejaksaan
Kasus besar ini berawal dari penyelidikan intensif pemerintah Filipina selama setahun terakhir terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang diduga fiktif (ghost projects). Banyak proyek pengendalian banjir yang dananya bersumber dari pajak rakyat ternyata tidak pernah dibangun sama sekali di lapangan.
Dalam hukum Filipina, dakwaan plunder tergolong tindak pidana berat yang tidak menyediakan opsi jaminan uang dan mengancam pelakunya dengan hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Romualdez sendiri telah mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR pada September 2025 lalu agar proses penyelidikan bisa berjalan independen tanpa intervensi.
Menanggapi tindakan hukum ini, pengacara Romualdez, Ade Fajardo, menyatakan bahwa kliennya menghormati seluruh proses hukum dan meminta agar pemeriksaan berjalan adil.
Di sisi lain, pihak kejaksaan menegaskan akan terus mengusut kasus ini sampai tuntas tanpa pandang bulu. Ombudsman Filipina, Jesus Crispin Remulla, menyampaikan bahwa siapapun yang terlibat berdasarkan bukti—termasuk mantan anggota parlemen Elizaldy Co yang kini buron—akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penangkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum di Filipina.
Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: kompas.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.
