Home Luar NegeriEks Pejabat Irak Korupsi Uang Ratusan Miliar

Eks Pejabat Irak Korupsi Uang Ratusan Miliar

by CeritaBerita

Otoritas kehakiman Irak mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan mantan pejabat senior di sektor perminyakan. Pada Jumat, (4/9), Dewan Kehakiman Tertinggi Irak mengonfirmasi bahwa hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi telah memerintahkan penyitaan aset bernilai fantastis milik terdakwa Alaa Mohsen Khalaf.

Aset yang disita dari tangan mantan direktur kantor pejabat tersebut meliputi uang tunai bernilai total sekitar US$ 10 juta atau setara Rp 176 miliar. Rincian uang yang disita terdiri atas 7 miliar dinar Irak serta dana tunai tambahan sebesar US$ 5,5 juta. Tidak berhenti di situ, aparat setempat juga menyita 35 unit properti dan enam unit kendaraan mewah milik Khalaf. Sebelum terseret kasus ini, Khalaf diketahui menjabat sebagai direktur kantor Adnan al-Jumaili, mantan wakil menteri perminyakan Irak untuk urusan penyulingan yang juga telah ditahan atas tuduhan penyalahgunaan dana publik.

Operasi Bersih-Bersih dan Pengusutan Kasus Korupsi

Penyitaan kekayaan dalam jumlah besar ini merupakan bagian dari kampanye berskala nasional yang digalakkan pemerintah Irak bersama Dewan Kehakiman Tertinggi sejak 28 Juni lalu. Program ini dirancang khusus untuk memberantas korupsi keuangan maupun administrasi, mengejar para pelaku yang terlibat, sekaligus mengembalikan dana publik yang telah dicuri. Penyelidikan mendalam masih terus bergerak dengan berfokus pada kesaksian al-Jumaili setelah dirinya resmi diberhentikan atas dugaan pemborosan anggaran dan pemberian kontrak ilegal.

Sejak kampanye pembersihan ini bergulir di Baghdad dan sejumlah provinsi, puluhan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, hingga pengusaha papan atas telah dijebloskan ke tahanan. Penggerebekan intensif oleh aparat keamanan juga terus dilakukan di berbagai lokasi strategis. Pemerintah Irak menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas seluruh jaringan yang merugikan negara, terutama di sektor perminyakan yang menjadi penopang utama ekonomi bangsa.

Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: liputan6.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.

Anda mungkin suka

Tinggalkan Komentar