Suasana di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, mendadak mencekam dan diwarnai ketegangan yang luar biasa pada Senin, (6/7). Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga PPPK paruh waktu berkumpul dan terlibat kericuhan besar. Emosi massa yang sudah tidak terbendung bahkan membuat situasi di lapangan sempat tidak terkendali, hingga muncul aksi nekat di mana para pegawai nyaris membakar gedung Kantor Wali Kota Tidore.
Kemarahan massal yang terjadi secara spontan ini dipicu oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah daerah terkait efisiensi anggaran secara besar-besaran. Salah satu poin kebijakan yang paling menyayat hati para pegawai adalah adanya rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen bagi para ASN, serta pengurangan jumlah pendapatan bulanan bagi para tenaga PPPK. Kabar buruk ini langsung menyebar cepat dan memicu gelombang protes keras dari seluruh sektor pelayanan publik di kota tersebut.
Defisit Anggaran Daerah Tembus Lebih dari Rp50 Miliar
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, kebijakan pemotongan hak-hak keuangan para pegawai ini terpaksa diambil oleh pihak eksekutif demi menyelamatkan kondisi kas daerah. Saat ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dilaporkan sedang mengalami krisis keuangan yang cukup serius dengan angka defisit anggaran daerah yang membengkak hingga mencapai lebih dari Rp50 miliar. Pemotongan TPP dinilai sebagai langkah darurat terakhir untuk menyeimbangkan kembali roda keuangan daerah yang sedang timpang.
Bagi ribuan pegawai yang mengandalkan TPP dan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan dapur serta cicilan keluarga, kebijakan sepihak ini tentu dirasa sangat memberatkan. Banyak perwakilan massa berteriak bahwa mereka sudah bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, namun justru harus menanggung akibat dari salah urus atau salah perencanaan anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan di tingkat atas.
Wali Kota Muhammad Sinen Pastikan Tidak Ada Pemecatan
Melihat situasi yang semakin memanas dan membahayakan aset negara, Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, akhirnya langsung turun tangan untuk menenangkan situasi di hadapan ribuan pegawainya yang sedang diselimuti amarah. Dalam pernyataan resminya di tengah kepungan massa, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan dan memberikan jaminan penuh bahwa meskipun daerah sedang dilanda krisis keuangan, pihak pemerintah daerah sama sekali tidak akan merumahkan atau memecat satu pun pegawai ataupun tenaga honorer yang ada.
Wali kota juga meminta seluruh jajaran pegawai untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan pelayanan publik bagi masyarakat Tidore Kepulauan. Pihak pemerintah berjanji akan segera duduk bersama dengan perwakilan pegawai serta instansi terkait untuk mencari formula dan solusi terbaik agar pemotongan hak ini tidak terlalu membebani kehidupan sehari-hari para abdi negara tersebut.
