Harapan masyarakat di Dataran Tinggi Gayo untuk mendapatkan akses transportasi yang layak akhirnya terwujud nyata. Setelah hampir satu tahun lamanya terbengkalai pascabencana longsor, Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, akhirnya resmi dibuka kembali untuk umum pada hari Kamis, (2/7). Menariknya, pembukaan jalur nasional vital ini bukan hasil proyek pemerintah, melainkan berkat kerja keras dan aksi nyata dari masyarakat setempat yang memperbaikinya secara swadaya.
Langkah berani ini sengaja diambil oleh warga lantaran penanganan dari pihak pemerintah dinilai sangat lambat. Akibat lambatnya perbaikan dari instansi terkait, mobilitas warga menjadi terganggu dan mereka harus menderita selama berbulan-bulan akibat akses jalan yang terputus. Jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting bagi warga untuk mendistribusikan hasil bumi.
Gotong Royong Massal Tanpa Menyentuh Dana Negara
Gerakan gotong royong massal ini sudah mulai digerakkan oleh warga sejak bulan Mei 2026 yang lalu. Dalam waktu singkat, masyarakat berhasil mengumpulkan donasi secara mandiri hingga menyentuh angka Rp1 miliar, tanpa menggunakan sepeser pun dana dari anggaran negara. Suasana peresmian dan pembukaan kembali jalur vital ini berlangsung dengan penuh rasa haru dan dihadiri oleh ratusan warga serta para tokoh ulama Aceh yang memimpin doa bersama.
Dengan pulihnya akses jalan utama ini, warga berharap waktu tempuh perjalanan dapat dipangkas secara drastis. Selain itu, pembukaan jembatan ini juga menjadi angin segar bagi para petani dalam memulihkan kerugian biaya distribusi hasil pertanian yang selama ini membengkak karena harus mencari rute alternatif menuju wilayah pesisir.
Polemik Penghentian Proyek dan Permohonan Maaf BPJN
Perjalanan warga dalam memperbaiki jembatan ini sebenarnya tidak berjalan mulus begitu saja. Proses perbaikan swadaya ini sempat diwarnai polemik panas di tengah jalan. Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mendadak mengeluarkan kebijakan sepihak untuk menghentikan proyek mandiri warga tersebut dengan alasan faktor keamanan konstruksi.
Keputusan dari BPJN Aceh itu pun langsung memicu gelombang protes keras dan kritik tajam dari publik yang menilai pemerintah justru menghambat niat baik masyarakat yang ingin membantu sesama. Merespons desakan dan protes masif dari warga, pihak BPJN akhirnya turun langsung kembali ke lokasi kejadian. Mereka memberikan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada seluruh warga masyarakat Bener Meriah.
