Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat lagi panas-panasnya nih. Banyak banget orang tua murid yang stres sampai ngamuk-ngamuk karena anak mereka tersingkir dari kuota sekolah negeri impian. Menanggapi kekacauan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung pasang badan dan ngasih solusi adem. Pemprov Jabar memastikan kalau anak-anak yang gak tertampung di SMA/SMK negeri tetep bisa melanjutkan sekolah di swasta, dan gokilnya, bakal dibayarin alias gratis sama pemerintah daerah!
Dedi menegaskan kalau fasilitas sekolah swasta gratis ini ada syaratnya. Bantuan dana pendidikan ini gak dipukul rata buat semua orang, melainkan khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu alias miskin. “Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis,” kata Dedi pas memberikan keterangan di Jawa Barat, hari Jumat (12/6) kemarin.
Persaingan SPMB Ketat Banget, Ranking Anak-Anak Langsung Merosot
Kenapa sih SPMB tahun ini bisa seruwet itu? Dedi membeberkan kalau persaingan tahun ini emang jauh lebih ketat karena banyaknya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang ikutan nimbrung di sekolah-sekolah tertentu. Nah, gara-gara skema tanpa pemetaan yang matang ini, anak-anak yang aslinya punya peluang masuk malah kesenggol dan peringkatnya langsung merosot tajam. Alhasil, para orang tua langsung panik dan emosi karena anak mereka terancam gak dapet kursi di sekolah negeri.
Gubernur Jabar itu juga menyoroti aksi protes keras para orang tua murid yang sempat meluapkan kekecewaan mereka di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Bukannya marah balik, Dedi justru menunjukkan empati yang tinggi dan menilai kalau kemarahan warga itu bener-bener hal yang wajar.
Jiwa Kesatria, Gubernur Jabar Sebut Ini Kesalahan Penyelenggara Negara
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi . Beliau mengakui kalau pemerintah emang belum becus menyiapkan fasilitas sekolah negeri dan guru negeri yang cukup buat seluruh rakyat Jabar. Baginya, pemerintah harus berlapang dada menerima emosi warganya demi bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
Menariknya, merespons usulan netizen dan masyarakat yang pengen sistem penerimaan balik lagi pakai Nilai Ebtanas Murni (NEM) biar lebih simpel, Dedi mengaku setuju-setuju aja. Tapi sayangnya, aturan main SPMB itu murni kewenangan pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” pungkas beliau.
Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: kompas.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.
