Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7). Langkah ini diambil guna mendesak pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilanjutkan dan direalisasikan dengan nyata. Para peserta aksi menyuarakan kekecewaan mereka terhadap lambatnya pengoperasian fasilitas penunjang program tersebut di lapangan.
Ketua Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (daerah 3T). Menurutnya, percepatan pengoperasian ini sangat mendesak demi kepentingan masyarakat luas.
Beban Biaya Operasional Tanpa Kejelasan Operasi
Kondisi di lapangan dinilai sangat memprihatinkan karena sudah ada ribuan dapur MBG yang berdiri namun tak kunjung beroperasi. Pihak pengelola terpaksa merogoh kocek sendiri hanya untuk merawat bangunan dan membayar tagihan bulanan.
“Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar internet, kami bayar listriknya,” kata Herwil Junaidi Harefa saat melakukan aksi di lokasi pada Rabu (8/7) siang.
Kerjasama Investor dan Ancaman Kerugian
Herwil membeberkan, saat ini tercatat ada sekitar 6.000 dapur MBG yang telah dibangun di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 645 dapur sebenarnya sudah mengantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan seluruh sarana dan prasarana penunjang di ratusan dapur itu pun telah siap 100 persen untuk digunakan.
Sayangnya, hingga kini dapur-dapur modern tersebut hanya berdiri kaku tanpa ada kegiatan memasak. Herwil mengingatkan bahwa pembangunan dapur-dapur ini sama sekali tidak menggunakan dana APBN, melainkan murni dari dana investor. Karena banyak investor yang memanfaatkan fasilitas pinjaman modal, penundaan pengoperasian yang berlarut-larut ini jelas sangat memberatkan para pengembang di daerah. Oleh sebab itu, massa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
