Suasana megah dan penuh semangat mewarnai Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7). Ribuan lulusan baru dari matra TNI dan Polri berkumpul untuk mengikuti Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tahun 2026. Momen kelulusan ini makin riuh saat seribu lebih perwira remaja memekikkan slogan kebanggaan serta memperagakan aksi adu yel-yel yang kompak tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di balik kemeriahan dan kekompakan yang ditunjukkan para perwira muda di halaman Istana tersebut, perhatian masyarakat justru tertuju pada hal lain. Aksi pamer kesiapsiagaan ini memicu sorotan tajam dan kritik dari publik yang melihat adanya pergeseran peran aparat keamanan dalam kehidupan bermasyarakat belakangan ini.
Kritik Publik Terkait Keterlibatan Aparat di Sektor Sipil
Di tengah riuhnya selebrasi tersebut, sentimen negatif dan sindiran keras bermunculan dari warga sipil maupun pengamat. Masyarakat menilai ada ironi besar yang terjadi saat ini, mengingat ekosistem prajurit TNI kini ikut diterjunkan langsung untuk mengurusi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Di sisi lain, jajaran personel Polri di berbagai daerah juga mulai sibuk mengawal rantai pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keterlibatan personel teritorial ke sektor pengadaan pangan dan pengelolaan koperasi warga ini dikhawatirkan dapat mengikis profesionalisme institusi. Banyak pihak merasa cemas jika pola ini berpotensi membangkitkan kembali praktik dwifungsi aparat, yang kini dinilai bergeser ke sektor-sektor perekonomian domestik warga.
Sorotan Pengamat dan Desakan Evaluasi Peran
Nalar kritis masyarakat kian menguat seiring munculnya berbagai keluhan terkait dugaan intimidasi oleh oknum di lapangan saat pengawalan proyek strategis tersebut berjalan. Kehadiran aparat di urusan sipil dianggap kurang pas dan berisiko memicu gesekan di tengah-tengah pemukiman warga.
Melihat kondisi ini, para pengamat militer dan kepolisian turut mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan penerjunan aparat ke sektor sipil. Pemerintah diminta untuk mengembalikan fokus utama para perwira muda ini ke fungsi pertahanan dan keamanan di barak serta pos menjaga kedaulatan negara. Langkah ini dinilai sangat penting demi menjaga marwah, profesionalisme institusi, serta mencegah penguasaan sektor ekonomi rakyat oleh aparat.
