Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pihak perbankan dan aparat kepolisian. Kekecewaan ini dipicu oleh tindakan pemblokiran sepihak atas rekening bank BUMN yang mereka gunakan khusus untuk menampung dana swadaya atau donasi warga. Padahal, dana yang terkumpul tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional selama aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada (27/8) mendatang.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator AMPB, Teguh Istianto, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon pada Minggu (23/8). Pihaknya merasa kebingungan dan kecewa karena pemblokiran dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun penjelasan yang memadai terkait alasan hukum di balik tindakan tersebut.
Teguh menilai langkah pembekuan tabungan masyarakat ini sangat merugikan perjuangan warga lokal yang berniat menyampaikan aspirasi secara terbuka. Beliau meminta agar pihak-pihak terkait dapat bersikap transparan dan segera memberikan kejelasan informasi kepada publik.
Desakan Transparansi Kepada Aparat dan Pihak Perbankan
Menurut Teguh, dana yang ada di dalam rekening tersebut murni berasal dari sumbangan gotong royong warga Pati yang peduli dan ingin mendukung kelancaran kegiatan. Keberadaan dana ini sangat vital untuk mengakomodasi kebutuhan logistik, seperti konsumsi, medis, serta transportasi para peserta aksi saat turun ke jalan nantinya. Oleh karena itu, tindakan pemblokiran ini dinilai sangat mendadak dan membatasi hak warga negara.
“Ini kami itu salah apa? Umumkan dong kesalahan kami. Jangan asal blokir milik orang,” tegas Teguh Istianto saat memberikan pernyataan.
Hingga saat ini, pihak warga masih menunggu iktikad baik dan penjelasan resmi dari bank BUMN yang bersangkutan serta pihak kepolisian setempat terkait kejelasan status rekening tersebut. Warga Pati berharap masalah pemblokiran ini bisa segera diselesaikan secara bijak dan transparan agar tidak menimbulkan prasangka buruk serta tidak mengganggu persiapan rencana penyampaian aspirasi masyarakat pada (27/8) mendatang.
Artikel ini ditulis ulang berdasarkan sumber: kompas.com tanpa mengubah fakta dari artikel aslinya.
