Di tengah isu pengetatan anggaran negara, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan instruksi mengejutkan terkait masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kompleks mewah bagi para wakil rakyat (Legislatif) dan penegak hukum (Yudikatif) dipastikan bakal terus tancap gas tanpa hambatan!
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek raksasa yang mencakup gedung DPR hingga Mahkamah Agung (MA) ini masuk dalam daftar “prioritas utama” yang haram untuk dipangkas.
Meski pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi di berbagai lini, Basuki menjamin pembangunan pusat kekuasaan di IKN tidak akan tersentuh efisiensi tersebut.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tegas Basuki (13/4/2026).
Proyek ambisius di tanah Kalimantan ini akan menghadirkan fasilitas megah mulai dari Gedung Paripurna berkapasitas fantastis hingga 1.579 orang sebagai pusat kegiatan legislatif, hingga pembangunan infrastruktur jalan kawasan sepanjang total hampir 12 kilometer demi konektivitas yang mumpuni. Tak hanya itu, kawasan yudikatif akan dilengkapi dengan Plaza Keadilan bagi Mahkamah Konstitusi serta fasilitas rumah ibadah, yang seluruhnya didukung oleh sistem jaringan air minum canggih terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) di bawah tanah.
Saat ini, desain final Gedung Paripurna dikabarkan tinggal menunggu ketuk palu atau persetujuan dari Presiden Prabowo. Jika sesuai rencana, pada tahun 2027 hingga 2028, wajah IKN akan berubah total dengan berdirinya simbol-simbol kekuasaan negara yang megah ini.
Apakah target 2028 ini akan benar-benar terealisasi tepat waktu? Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya!
