Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) guna membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027. Pertemuan penting yang mengagendakan nasib ongkos keberangkatan para calon jemaah haji tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/9). Dalam agenda tersebut, jajaran kementerian terkait dipanggil langsung ke kompleks Istana untuk memberikan laporan terkini.
Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, tampak hadir di lokasi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Kehadiran para pimpinan kementerian ini bertujuan untuk memaparkan kalkulasi awal serta perkembangan skema pembiayaan ibadah haji yang akan diterapkan pada musim haji mendatang kepada Presiden.
Sinyal Kenaikan Biaya Haji akibat Lonjakan Harga Avtur
Setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/9), Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf memberikan sedikit gambaran mengenai poin utama yang akan disampaikan dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Irfan mengungkapkan bahwa kementeriannya masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari orang nomor satu di Indonesia tersebut sebelum menetapkan nominal pastinya.
“Kami akan melaporkan tentang perkembangan BPIH,” ujar Irfan Yusuf saat baru tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Kendati besaran BPIH 2027 masih digodok dan menunggu persetujuan akhir dari Presiden, Irfan memberikan sinyal kuat bahwa biaya total penyelenggaraan haji kemungkinan besar akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utama yang mendorong potensi kenaikan ongkos haji ini adalah melonjaknya biaya operasional penerbangan, terutama harga bahan bakar pesawat atau avtur yang naik secara signifikan.
“Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insyaAllah pasti naik, karena dari segi avtur pun sudah luar biasa kenaikannya,” ucap Irfan menjelaskan alasan mendasar di balik perkiraan kenaikan tersebut.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah berupaya untuk mengkaji secara matang agar formulasi BPIH 2027 tetap terjangkau bagi masyarakat, namun tanpa mengurangi kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
