Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendadak jadi sorotan setelah mengungkapkan rasa jengkelnya terhadap salah satu perusahaan BUMN. Kejadian ini berlangsung di tengah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (16/9).
Bahlil terang-terangan merasa kesal karena adanya ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan BUMN kepada para anggota dewan dengan kondisi riil di lapangan. Kekesalannya memuncak saat membahas masalah alokasi produksi batubara yang dinilai bermasalah dan bikin bingung.
Alokasi Batubara Tambahan Jadi Pemicu Kekesalan Bahlil
Sorotan utama Bahlil tertuju pada PT Vale Indonesia. Menurut penjelasannya, perusahaan tersebut sebenarnya sudah mendapatkan kuota alokasi produksi batubara yang sesuai. Namun, bukannya memaksimalkan kuota yang ada, pihak perusahaan justru kembali mengajukan permintaan tambahan.
Hal inilah yang memicu kekecewaan Bahlil. Menurutnya, BUMN seharusnya bisa menyajikan data yang akurat serta jujur, terutama saat berhadapan dengan para wakil rakyat di DPR. Informasi yang tidak sinkron seperti ini dinilai hanya akan memicu kebingungan dan memperlambat pengambilan keputusan strategis di sektor energi.
Latar Belakang Rapat Agenda Anggaran 2027
Momen adu argumen dan teguran keras ini terjadi di tengah pembahasan agenda yang cukup krusial. Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR pada Rabu (16/9) tersebut sebenarnya beragendakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun anggaran 2027.
Penyesuaian anggaran ini dilakukan menindaklanjuti hasil pembahasan yang sebelumnya telah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Bahlil menegaskan bahwa keterbukaan dan koordinasi yang rapi dari BUMN sangat dibutuhkan agar seluruh rencana kerja pemerintah di sektor energi dapat berjalan lancar tanpa ada ganjalan data di kemudian hari.
Ketegasan yang ditunjukkan Bahlil di Gedung DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian ESDM tidak akan main-main dalam mengawasi kinerja serta transparansi data dari perusahaan-perusahaan milik negara.
